Membuka Tabir Kosongnya Kepala Bappeda Pesisir Barat

PESISIR BARAT - Kosongnya Pejabat Bappeda Pesisir Barat mendapat respon dari elemen masyarakat Krui Pesisir Barat dan meminta kepada Gubernur Lampung tidak melakukan cucuk cabut 

DWI YULIKARYANTO

pejabat dipesisir barat, sebab daerah ini merupakan daerah otonomi baru yang membutuhkan kerja keras dalam mewujudkan tujuan awal berdirinya kabupaten pesisir barat , Ungkap Direktur Eksekutif LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat ( LITA ) .

Masih menurutnya, jika pejabat Bappeda atau kepala Bappeda kosong maka jekas semua perencanaan yang dilakukan tidak akan sempurna serta bisa saja usulan berupa pembangunan dan anggaran kepusat tidak bisa diterima sebab Kepala Bappeda merupakan Tim RANDAL ( Perencanaan dan Pengendalian) yang merupakan kekuatan utama kabupaten pesisir barat dalam mengusulkan segala hal kepusat, baik usulan pembangunan dan atau anggaran untuk daerah kabupaten pesisir barat . Tegas Dwi Karyanto 

Beberapa pejabat Bappeda yang pernah menduduki kursi pejabat Bappeda yaitu Priyanto yang merupakan pejabat depinitif hanya beberapa bulan dipesisir barat ditarik kelampung selatan , kemudian diganti oleh Gatot dan kebetulan dirinya menghadapi masa pensiun serta telah mengusulkan perpanjangan namun ditolak, kemudian diteruskan oleh Firman Muntoko sebagai PLT ( Pelaksana Tugas ) dan merangkap jabatan selain PLT Kepala Bappeda dirinya sebagai Asisten . I dipemkab pesisir barat, dan saat ini Firman Muntoko juga ditarik kelampung selatan menduduki jabatan Asisten . I di kabupaten lampung selatan . Saat ini pejabat Kepala Bappeda kosong . 

Gubernur Lampung seharusnya tidak melakukan hal dimaksud, sehingga akan mengganggu jalanya pemerintahan dikabupaten pesisir barat, dan sebagai PNS sudah menjadi sumpah jabatan untuk bersedia ditugaskan dimana saja diseluruh wilayah republik indonesia, sebab berdasarkan penelusuran selain kosongnya jabatan Kepala Bappeda pesisir barat karena penarikan pejabat oleh gubernur lampung kekabupaten lain, terdapat beberapa alasan lain diantaranya adanya jarak tempuh yang cukup jauh dari bandar lampung dan adanya kekhawatiran para pejabat karena merupakan masa transisi anatara pejabat sementara dan menghadapi pejabat bupati depinitif , seharusnya hal ini tidak menjadi alasan mendasar sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat, Ungkap Dwi Karyanto 

Selain itu pendapat dari salah satu staf Bappeda pesisir barat, jika keadaan seperti ini secara terus menerus tanpa adanya kepala Bappeda bisa menimbulkan internal yang tidak kondusif dilingkungan Bappeda . Diharapkan Pj. Bupati Pesisir Barat tidak bisa hanya diam dan harus segera mencari siapa yang layak dikondisikan sebagai kepala Bappeda dan secara lahir batin bisa mengabdi di kabupaten pesisir barat . 

Diharapkan Pejabat Bupati bisa lebih tegas menunjuk serta menetapkan pejabat Kepala Bappeda sehingga kabupaten pesisir barat bisa berkelanjutan melakukan perencanaan yang matang atas segala bentuk pembangunan dikabupaten pesisir barat , Masyarakat akan tetap mendukung Pejabat Bupati baik secara moril maupun secara politis, dimana sudah seharusnya selaku elemen yang berpikiran maju menginginkan bagaimana kelanjutan kabupaten ini Pungkasnya .