Pesisir Barat SSP, Isuu atau adanya rencana PJ.Bupati Pesisir Barat memindahkan Ibu Kota dari Krui Pesisir Tengah ke Tenumbang pesisir selatan menuai protes dari elemen masyarakat Pesisir Barat, Bupati dianggap tidak mentaati Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dan Elemen beranggapan bahwa hal ini cacat hukum .
Elemen berharap Pj. Bupati tidak gegabah dalam bertindak, sebab pemindahama Ibu Kota halnya dengan perubahan Undang-undang dan akan berdampak buruk terhadap kemajuan Pesisir Barat kedepan . Rencana pemindahan Ibu Kota dimaksud jelas pelanggaran dan membuat Kabupaten Pesisir Barat tidak jelas karena sedari awal sudah terjadi pelanggaran .
Segala hal menyangkut pemekaran semua sudah dihitung dan dianalisis oleh tim ahli dan Undang-Undang dimaksud tidak semudah itu untuk merubahnya, Dihubungi via Tilpon seluler Pj. memberikan penjelasan bahwa yang tersedia tanah hibah baru oleh Marga Tenumbang dan apabila tidak ada hibah lain, maka pusat pemerintahan atau Ibu Kota akan dibangun ditanah tersebut . Dari bahasa yang dilontarkan oleh Pj. Bupati dapat ditegaskan bahwa Bupati hanya mengharapkan tanah hibah murni dari masyarakat, artinya Pj. Bupati tidak berupaya dan bekerja sesuai aturan dan Undang-undang yang ada , sehingga terkesan Pj. Tidak maksimal dalam memimpin Kabupaten Pesisir Barat .
Menanggapi pernyataan dimaksud, tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mendesak Pj. Bupati Pesisir Barat agar dapat meninjau kembali rencana dimaksud, karena akan menimbulkan hal yang kurang sehat dimasyarakat, terutama tindakan tersebut akan berhadapan dengan Hukum, karena apabila jelas akan dipindah maka Pj. Telah melakukan pelanggaran Hukum karena jelas aturan yang ada sesuai Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Lampung .
( Tim SSP Pesisir Barat)
Posting Komentar