April, 21/2014
Lampung Barat SSP Online; Kasus Dermaga Nelayan Nusantara Teluk Bengkunat menrupakan kasus menonjol di lampung barat, dimana terindikasi Proyek ini telah merugikan negara Milyaran Rupiah dan diduga adanya keterlibatan PPK dan Kadis Kelautan dan Perikanan saat itu Ir. Nata Judin . Dan perkara ini merupakan Tindakan yang dilakukan secara bersama sama sehingga menimbulkan dampak tidak terselesikanya proyek dimaksud dan menimbulkan kerugian negara .
Proyek dimaksud telah dikerjakan didua tahap yaitu tahun 2009 dimulai dengan pemasanganpancang dan tahun 2010 melakukan pengecoran serta pemasangan talud pengaman pada proyek dimaksud dan pelaksana hanya satu kontraktor, sejauh pemantauan hal dimakus tidak ada kejelasan apakah proyek dimaksud dilakukan dengan sistem Multi Yess atau tidak, karena penjelasan Pihak Anggota DPRD Lambar jika itu Multi Yess, maka harus ada persetujuan DPRD, ternyata pihak DPRD Lambar belum pernah membuat persetujuan atas proyek dimaksud .
Kasus ini sudah dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian kapan tersangka dilakukan penahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dimaksud . Sehigga elemen mendesak Kajati Lampung agar segera mempercepat proses penyidikan perkara dimaksud dan menahan semua tersangka yang diduga telah melakukan dan turut serta dalam Tindak Pidana dimaksud .
Akibat dari permasalahn dimaksud, uang negara yang dikucurkan guna membangun dermaga dimaksud sebesar 6 ( enam) Milyard lebih ) hasil dari pembanguan tidak bisa dimanfaatkan apalagi digunakan sesuai peruntukanya melayani kebutuhan pelayaran nelayan nusantara , serta apabila Dermaga dimaksud dibangun dengan sesuai ketentuan ( Bestek) akan bermafaat bagi masyarakat setempat guna lapangan pekerjaan, baik bongkar muat atau memenuhi kebutuhan para nelayan sebagai sarana usaha masyarakat .
Adanya indikasi permainan ditingkat penyidikan berdasarkan informasi dan keterangan pihak yang dapat dipercaya pihak KPK agar melakukan penyelidikan semua yang berkaitan dengan masalah dimaksud, dan bisa menggelandang pelaku jika terjadi indikasi Suap, siapapun harus bertanggung jawab secara hukum . Sehingga permasalahan ini bisa terungkap siapapun pelakunya ungkap Direktur LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat .
Atas pemeriksaa yang dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barag dan jasa pemerintah yaitu PPK dan Kadis Kelautan Lambar semestinya pihak Kajati lampung sudah bisa menetapkan siapa tersangka dalam perkara dimaksud, karena hukum membutuhkan kepastian dan keputusan sesuai bukti permulaan yang syah .
Perkara ini sangat jelas adanya permainan pihak tertentu dan melakukan upaya guna mempeti es kan perkara ini, sementara tidak bisa dihindari bahwa perkara ini harus terungkap secara jelas, dan jelas akan berpengaruh dalam hal penyerahan aset ketika dermaga ini akan masuk sebagai aset daerah pesisir barat , Pungkasnya
Posting Komentar