Pembangunan Kantor DPRD Pesibar Dipertanyakan Publik
KRUI (SSP) - Pembangunan gedung DPRD kabupaten pesisir barat kembali disorot menyangkut Kontrak dan adendum yang dilakukan oleh pihak dinas PU atau kebijakan PPK dalam melakukan pertanggung jawaban atas kinerja kontraktor pelaksana, setidaknya ada keterbukaan oleh pihak PPK sehingga seluruh masyarakat pesisir barat tau agenda pembangunan tersebut, sebab pembangunan kantor DPRD menggunakan uang rakyat , Ungkap Kordinator wilayah Lumbung Informasi Tepat Akurat .
Masih menurutnya, pembangunan tersebut harus dilakukan pengawasan ketat oleh lapisan masyarakat dan elemen, dimana progres pembangunan serta penyerapan anggaran harusnya bisa dijelaskan secara rinci oleh pihak PPK, dan semua permasalahan anggaran setidaknya PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) bisa menjelaskan secara rinci dan terbuka, sehingga pengawasan dan kontrol dari semua pihak bisa berjalan secara baik, Ungkap Indra .
Kita akan melaporkan segala hal yang terindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang yang dimungkinkan berdampak kepada indikasi adanya KKN dikabupaten pesisir barat, Pungkasnya
Posting Komentar