Lampung Barat SSP, Pemerintah kabupaten lampung barat setelah berdirinya kabupaten pesisir barat, dimana sebelumnya pesisir barat yang terdiri dari 11 kecamatan merupakan cakupan wilayah lampung barat, oleh sebabnya segala bentuk konsef secara tidak langsung dilampung barat harus dilakukan perubahan atau revitalisasi sehingga apapun bentuk pembangunan yang kita lakukan akan mengarah dan sesuai sasaran dan target . Sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan adalah Bappeda dan senantiasa bekerjasama dengan sektor dinas terkait .
Berdasarkan kajian dan analisis dari Tenaga ahli Lumbung Informasi Tepat akurat Aria Lukita ST, satu kekurangan dimana harus secara cepat dilakukan oleh pemerintah pesisir barat adalah mengenai kekurangan daya listrik , dimana hal ini akan menghambat segala bentuk pembangunan di pesisir barat, kita tidak akan bisa bergerak disektor lain dimana dimungkinkan merupakan sektor unggulan di pesisir barat apabila keadaan PLN ( Listrik) dalam keadaan seperi saat ini . Ianya menjelaskan bahwa saat ini sangat memprihatinkan keadaan penerangan di wilayah kabupaten pesisir barat .
Respon masyarakat atas keberadaan Listrik yang selalu pada posisi tegangan rendah juga mengalir dari tokoh masyarakat Bengkunat Belimbing, kalau pemerintah tidak segera membenahi masalah PLN, maka kita anggap pemerintah tidak mampu mengurus daerah serta rakyat pesisir barat, sebab kebutuhan listri sudah menjadi hal yang utama dalam kehidupan masyarakat , Ungkap Rasyid .
Menyangkut masalah ini Direktur Eksekutif Lumbung Informasi Tepat Akurat angkat bicara, apabila pemerintah tidak pedul;i dengan keadan PLN saat ini, maka jelas bahwa pemerintah baik lampung barat, maupun pesisir barat sudah mengabaikan amanah yang diberikan kepada Bupati sebagai kepala daerah, dimana seharusnya sebagai pimpinan daerah harus peduli dengan apapun masalah rakyat, Imbuhnya
Dwi mengatakan sudah terlalu lama masyarakat dua kabupaten ini yang merasakan betapa sangat pahitnya penderitaan masyarakat dalam hal penerangan, sudah seharusnya pemerintah bertindak cepat dalam mencarikan solusi atas hal ini, dan saya rasa apa yang tidak bisa dengan pemerintah karena jelas anggran negara yang dikucurkan guna kepentingan mengurus rakyat banyak, dan semua persoalan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah daerah . Apabila cara bertindak pemerintah bisa cepat dan tegas, maka tidak akan seperti ini persoalanya, dan semua hal ini adalah masalah yang riel dan berharap agar semua persoalan rakyat jangan sampai terlalu dipolitisir, Tegas Dwi Karyanto .
Solusinya adalah bagaimana pemerintah bekerjasama dengan PLN Cabang Ranting Krui agar melakukan langkah terbaik, apa yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan masalah listrik didua kabupaten ini, sehingga listrik tidak mengalami tegangan rendah dan selalu mati dan mati, kerugian rakyat sudah banyak dengan keadaan PLN seperti ini, dimana hampir semua masyarakat sudah mengalami kerusakan alat-alat rumah tangga . Jika hal ini masih berlanjut maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bertindak dan bergerak sesuai dengan apa yang dirasakan saat ini, oleh sebabnya marilah pemerintah agar segera bertindak bijak dalam menyelesaikan persoalan listrik didaerah Lampung Barat dan Pesisir Barat, sehingga masyarakat benar-benar merasa terayomi dalam kehidupanan berbangsa dan bernegara , Pungkas Dwi Karyanto .
( TIM - SSP Lampung)
Posting Komentar